Daerah Siak Lantik 3.054 ASN PPPK Paruh Waktu , Bupati Afni: SK Jangan Disekolahkan


Radar_Investigasi.com //SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli resmi melantik 3.054 tenaga Honorer menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di Lapangan Bola depan Istana Siak, Sabtu (20/12/2025).

Afni menegaskan, ASN PPPK merupakan garda terdepan Pemkab Siak untuk melayani dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat.

"Setelah pin ASN terpasang di dada bapak dan ibu, jangan lagi kerja main-main. Rajin dan semangat lah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja," tegasnya.

Momen sakral pengukuhan para ASN ini bercampur haru dan bahagia. Sebab diantara ribuan, ada yang bekerja sebagai honorer puluhan tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

"Hari ini sama-sama kita bersyukur, kerena bapak ibu kini sudah sah menjadi ASN. Setelah menerima SK, jangan disekolahkan ke BANK, nikmati berapa gaji yang didapat. Bawak SK tu tidur, lihatkan ke keluarga," gurau Afni dihadapan ribuan ASN PPPK tersebut

Bupati perempuan pertama di Siak itu juga mengundang seluruh ASN PPPK untuk mengajak seluruh keluarganya datang kerumah Dinas Bupati Siak, di Komplek Perumahan Rakyat Abdi Praja.

"Setelah pengukuhan ini, saya mengajak bapak ibu bersama keluarga datang ke rumah dinas kami. Disana dilaksanakan berbagai kegiatan, juga tersedia berbagai macam produk UMKM yang bisa dinikmati. Dan ini juga bukti kami sebagai pemimpin dekat dengan bawahan, tidak ada jarak diantara kita," pungkas.
# Redaksi

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA PEBGELOLAAN HUTAN DESA(LPHD) MEMBANGUN KANTOR DI WILAYAH HUTAN DESA MUARA DUA DENGAN GOTONG ROYONG ANGGOTA LPHD-MD

Gambar
Radar_Investigasi.com 13.07.2025 //Muara Dua-Siak Kecil-Bengkalis Dengan semangat yang tinggi Kelompok Tani Hutan (KTH) RIMBA TANI JAYA di bawah LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mendirikan kantor di dalam wilayah hutan Sosial Desa Muara Dua pada hari Minggu tanggal 13.Juli.2025 berjumlah sekitar 50an anggota bersifat gotong Royong. Kegiatan ini di mulai dari pagi hari sekitar pukul 07.30 masyarakat Desa Muara Dua bergerak dari kampung (Desa) menuju lokasi yang akan di bangun KANTOR LPHD dan Kantor Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA. Sebelum sampai pada lokasi kantor yang akan di bangun para anggota Kelompok Tani RIMBA TANI JAYA menemukan sedikit rintangan yang tidak berarti dari sekelompok Perambahan Hutan ILegaL tersebut berupa yaitu: Kelompok Perambah Hutan Ilegal berusaha mengambat niat LPHD dengan cara membuat portal supaya niat dan tujuan Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA tidak melaksanakan niatnya, tapi D...
Baca selengkapnya

MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN PKH DESA MUARA DUA MASYARAKAT LAKUKAN PENANAMAN POHON HUTAN

Gambar
 Siak Kecil // Radar_Investigasi.com  ,8 Mei 2026 — Masyarakat Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya mencegah semakin meluasnya perambahan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 6 hingga 7 Mei 2026, dengan jumlah sekitar 1.300 batang pohon yang ditanam di beberapa titik kawasan yang dinilai rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan perambahan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, tokoh adat, pemuda Desa Muara Dua Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saat kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya. Penanaman pohon timbul petugas PKH Kab Bengkalis di areal hutan Desa Muara Dua dengan alasan :  1. Patroli hutan 2. Verifikasi pengusulan kelompok tani hutan Desa Bandar Jaya Masyarakat Desa Muara Dua langsung menjumpai rombongan tersebut guna kompl...
Baca selengkapnya

MEDIA RADAR_INVESTIGASI.COM DIBAWAH PT.METRO RADAR KETAREN GRUP. MENDUKUNG KEPUTUSAN M.K

Gambar
Jakarta,Radar_Investigasi.com — Praktik kriminalisasi terhadap wartawan akhirnya dipagari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan yang berpotensi mengguncang pola penanganan sengketa pers, MK menegaskan wartawan tidak dapat langsung diseret ke ranah pidana hanya karena karya jurnalistik yang dipublikasikannya. Penegasan keras itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). Putusan ini merupakan jawaban atas uji materil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dimaknai secara tegas. MK menekankan, sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan adalah jalan terakhir, bukan langkah pertama. Mahkamah menegaskan, setiap sengk...
Baca selengkapnya