Bupati Labusel H. Edimin Mengucapkan Selamat Atas Penabalan Kepada Sultan Kotapinang Ke-XIV Yang Baru Menerima Amanah Jabatan


Medan// Radar _Investigasi.news.com
Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) H.Edimin hadiri acara Penambalan Kesultanan Kotapinang,di Adimulia Hotel Medan Sabtu,(09/03/24).

Kesultanan Kotapinang saat dilaksanakannya Penambalan Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Agung Tuanku Sultan Irvan Bahran Ma’moer Perkasa Alamsyah I, Sultan Kotapinang ke-XIV.

Bupati Labuhanbatu Selatan H.Edimin mengucapkan selamat kepada Sultan Kotapinang ke-XIV yang baru saja menerima amanah jabatannya.

Bupati berharap Kesultanan Kotapinang yang memiliki histori panjang di Kotapinang di Indonesia khususnya Sumatera Utara umumnya bisa terus berkembang dan bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya melayu.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labusel H.Heri Wahyudi M, S.STP,MAP,beliau juga  mendampingi H.Edimin Bupati Labuhanbatu Selatan. (Tr.15)

# : Tris Atmaja 
Editor: Putri 

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA PEBGELOLAAN HUTAN DESA(LPHD) MEMBANGUN KANTOR DI WILAYAH HUTAN DESA MUARA DUA DENGAN GOTONG ROYONG ANGGOTA LPHD-MD

Gambar
Radar_Investigasi.com 13.07.2025 //Muara Dua-Siak Kecil-Bengkalis Dengan semangat yang tinggi Kelompok Tani Hutan (KTH) RIMBA TANI JAYA di bawah LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mendirikan kantor di dalam wilayah hutan Sosial Desa Muara Dua pada hari Minggu tanggal 13.Juli.2025 berjumlah sekitar 50an anggota bersifat gotong Royong. Kegiatan ini di mulai dari pagi hari sekitar pukul 07.30 masyarakat Desa Muara Dua bergerak dari kampung (Desa) menuju lokasi yang akan di bangun KANTOR LPHD dan Kantor Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA. Sebelum sampai pada lokasi kantor yang akan di bangun para anggota Kelompok Tani RIMBA TANI JAYA menemukan sedikit rintangan yang tidak berarti dari sekelompok Perambahan Hutan ILegaL tersebut berupa yaitu: Kelompok Perambah Hutan Ilegal berusaha mengambat niat LPHD dengan cara membuat portal supaya niat dan tujuan Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA tidak melaksanakan niatnya, tapi D...
Baca selengkapnya

MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN PKH DESA MUARA DUA MASYARAKAT LAKUKAN PENANAMAN POHON HUTAN

Gambar
 Siak Kecil // Radar_Investigasi.com  ,8 Mei 2026 — Masyarakat Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya mencegah semakin meluasnya perambahan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 6 hingga 7 Mei 2026, dengan jumlah sekitar 1.300 batang pohon yang ditanam di beberapa titik kawasan yang dinilai rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan perambahan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, tokoh adat, pemuda Desa Muara Dua Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saat kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya. Penanaman pohon timbul petugas PKH Kab Bengkalis di areal hutan Desa Muara Dua dengan alasan :  1. Patroli hutan 2. Verifikasi pengusulan kelompok tani hutan Desa Bandar Jaya Masyarakat Desa Muara Dua langsung menjumpai rombongan tersebut guna kompl...
Baca selengkapnya

MEDIA RADAR_INVESTIGASI.COM DIBAWAH PT.METRO RADAR KETAREN GRUP. MENDUKUNG KEPUTUSAN M.K

Gambar
Jakarta,Radar_Investigasi.com — Praktik kriminalisasi terhadap wartawan akhirnya dipagari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan yang berpotensi mengguncang pola penanganan sengketa pers, MK menegaskan wartawan tidak dapat langsung diseret ke ranah pidana hanya karena karya jurnalistik yang dipublikasikannya. Penegasan keras itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). Putusan ini merupakan jawaban atas uji materil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dimaknai secara tegas. MK menekankan, sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan adalah jalan terakhir, bukan langkah pertama. Mahkamah menegaskan, setiap sengk...
Baca selengkapnya