GUDANG BBM ILEGAL DI KM 82 KECAMATAN KANDIS BEROPERASI TAMPA DI SENTU APH

Kandis Radar-Investigasi com
Akhir akhir ini banyak masyarakat yang membicarakan Gudang BBM ILEGAL berada di km 82 kecamatan Kandis beroperasi dengan tenang Tampa di sentuh APH Polsek Kandis.

Topik pembahasan masyarakat yaitu 
Gudang BBM ilegal yang berada di km 82 kecamatan Kandis bisa beroperasi Tampa ngantongi izin,

Saat awak Media Radar_Investigasi.com mengkonfirmasi salah satu Tokoh Masyarakat yaitu: Pucuk Pimpinan (CEO) MEDIA Metrobrita.com Bapak Irianto Ketaren SH terkait dengan Gudang BBM Ilegal di km 82 Kecamatan Kandis beberapa waktu yang lalu memberikan komentar : menurut KITAB UNDANG UNGANG HUKUM PIDANA (KUHP)  pasal : 2 ketentuan Pidana dalam perundang undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana di Indonesia.


Di tambah Bapak IRIANTO KETAREN SH mengenai BBM Ilegal sudah diatur DALAM UNDANG UNDANG MIGAS.sangsi dan dendanya cukup jelas.seperti:
Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Ini harus di tindak lanjut secara prioritas karena terhimbas dengan masyarakat,
Kalau tidak punya izin (Ilegal) pajaknya kemana? Pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat awak media Radar_Investigasi.com menghubungi via telepon WhatsApp Kanit Reskrim Polsek Kandis di nomor 08227824XXXX Untuk konfirmasi terkait Gedung BBM Ilegal di Km82 Kecamatan Kandis menuturkan " SAYA TIDAK MENGETAHUI, TERIMAKASIH PAK,ATAS INFORMASINYA AKAN KITA SELIDIKI"

Saat awak media ini menghubungi pemilik Diduga Gudang BBM Ilegal yaitu Faisal di nomor 082390504996 Menuturkan : Bukan punya saya.kepada wartawan awak media ini.

#Redaksi
Editor: Putri 

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA PEBGELOLAAN HUTAN DESA(LPHD) MEMBANGUN KANTOR DI WILAYAH HUTAN DESA MUARA DUA DENGAN GOTONG ROYONG ANGGOTA LPHD-MD

Gambar
Radar_Investigasi.com 13.07.2025 //Muara Dua-Siak Kecil-Bengkalis Dengan semangat yang tinggi Kelompok Tani Hutan (KTH) RIMBA TANI JAYA di bawah LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mendirikan kantor di dalam wilayah hutan Sosial Desa Muara Dua pada hari Minggu tanggal 13.Juli.2025 berjumlah sekitar 50an anggota bersifat gotong Royong. Kegiatan ini di mulai dari pagi hari sekitar pukul 07.30 masyarakat Desa Muara Dua bergerak dari kampung (Desa) menuju lokasi yang akan di bangun KANTOR LPHD dan Kantor Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA. Sebelum sampai pada lokasi kantor yang akan di bangun para anggota Kelompok Tani RIMBA TANI JAYA menemukan sedikit rintangan yang tidak berarti dari sekelompok Perambahan Hutan ILegaL tersebut berupa yaitu: Kelompok Perambah Hutan Ilegal berusaha mengambat niat LPHD dengan cara membuat portal supaya niat dan tujuan Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA tidak melaksanakan niatnya, tapi D...
Baca selengkapnya

MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN PKH DESA MUARA DUA MASYARAKAT LAKUKAN PENANAMAN POHON HUTAN

Gambar
 Siak Kecil // Radar_Investigasi.com  ,8 Mei 2026 — Masyarakat Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya mencegah semakin meluasnya perambahan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 6 hingga 7 Mei 2026, dengan jumlah sekitar 1.300 batang pohon yang ditanam di beberapa titik kawasan yang dinilai rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan perambahan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, tokoh adat, pemuda Desa Muara Dua Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saat kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya. Penanaman pohon timbul petugas PKH Kab Bengkalis di areal hutan Desa Muara Dua dengan alasan :  1. Patroli hutan 2. Verifikasi pengusulan kelompok tani hutan Desa Bandar Jaya Masyarakat Desa Muara Dua langsung menjumpai rombongan tersebut guna kompl...
Baca selengkapnya

MEDIA RADAR_INVESTIGASI.COM DIBAWAH PT.METRO RADAR KETAREN GRUP. MENDUKUNG KEPUTUSAN M.K

Gambar
Jakarta,Radar_Investigasi.com — Praktik kriminalisasi terhadap wartawan akhirnya dipagari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan yang berpotensi mengguncang pola penanganan sengketa pers, MK menegaskan wartawan tidak dapat langsung diseret ke ranah pidana hanya karena karya jurnalistik yang dipublikasikannya. Penegasan keras itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). Putusan ini merupakan jawaban atas uji materil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dimaknai secara tegas. MK menekankan, sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan adalah jalan terakhir, bukan langkah pertama. Mahkamah menegaskan, setiap sengk...
Baca selengkapnya