WADUH...... JADI BUAH BIBIR DI MASYARAKAT PINGGIR TERKAIT DANA UED-SP.Rp.5.5 M TIDAK BUSA DI PERTANGGUNG JAWABKAN.

(DALAM DATA UED-SP PINGGIR BELUM LUNAS)


RadarKasus.news.com //

Bengkalis-Pinggir

USAHA EKONOMI DESA – SIMPAN PINJAM (UED-SP) TERBENTUK OLEH  SALAH SATU PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS MELALUI PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA KABUPATEN BENGKALIS DIBAWAH BINAAN DAN PENGENDALIAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA (BPMPD) KABUPATEN BENGKALIS.


PROGRAM INI MERUPAKAN KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENYEDIAAN DANA USAHA DESA (DUD) MELALUI APBD KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU UNTUK PINJAMAN USAHA DENGAN PENDEKATAN PEMBERDAYAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KELEMBAGAAN USAHA EKONOMI DESA–SIMPAN PINJAM.


UED-SP DI DESA PINGGIR PERTAMA KALI DIBENTUK SETELAH MELALUI MUSYAWARAH DESA (MUSDES) SESUAI TAHAPANNYA YANG DIHADIRI OLEH  MASYARAKAT DENGAN PERWAKILAN-PERWAKILANNYA SERTA DIDAMPINGI DAN DIFASILITASI OLEH BPMPD KABUPATEN BENGKALIS, DANA DI KUCUR 5 MILIAR DENGAN CARA BERTAHAP.

(sumber Humas Kab.Bengkalis)


Dari Informasi diatas tidak berfungsi Bagi UED-SP Desa Pinggir. Bagi pengurus UED-SP Desa Pinggir kucuran dana 5.MILIAR dari Kabupaten Bengkalis dan 500.Juta dari Provinsi Riau sebagai Rezeki nomplok bagi pengurus UED-SP Desa Pinggir.


Diduga keras dana 5.5 miliar diolah oleh pengurus UED-SP Desa Pinggir untuk memperkaya diri sendiri, beberapa waktu lalu ex Direktur UED-SP Desa Pinggir Bpk Suparto di hubungi awak media Metrobrita.com bersama beberapa LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dan LSM Badan Pengawas Lembaga Keuangan -ASN (BPLK-ASN) di nomor 0852 7136 91XX selalu mengindar. Team Investigasi tersebut menyerahkan Surat Komfirmasi Dana UED-SP Desa Pinggir ke Rumah Bpk Suparto diBahorok Desa Pinggir Kec Pinggir Kab.Bengkalis di terima oleh Ibu Suparto.


Saat awak media RadarKasus.news.com mengkonfirmasi Dir.UED-SP Pinggir pak pudin di kantornya beberapa waktu lalu memberi komentar " mungkin jadi pak, kita tidak mencampuri siapa terkait dalam hal ini. Yang pasti saat saya menjabat dana yang di serahkan sebesar Rp.24.000.000.(Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Di tambah Pengembangan jumlah keseluruhan berkisar Rp.100.000.000.(Seratus Juta Rupiah) itulah yang kita kelolah saat ini". Tutur pak pudin kepada awak media RadarKasus.news.com


Saat awak media RadarKasus.news.com menghubungi Bapak Irianto Ketaren SH via Telpon seluler di no 0813 6527 4400 menuturkan "Akan kita dalami dengan mengejar saksi saksi atau korban oleh ulah Pengurus UED-SP" Tutur Ketua  Bapak Irianto Ketaren.SH Ketua Investigasi kepada awak media ini


Liputan: Team

Redaksi

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA PEBGELOLAAN HUTAN DESA(LPHD) MEMBANGUN KANTOR DI WILAYAH HUTAN DESA MUARA DUA DENGAN GOTONG ROYONG ANGGOTA LPHD-MD

Gambar
Radar_Investigasi.com 13.07.2025 //Muara Dua-Siak Kecil-Bengkalis Dengan semangat yang tinggi Kelompok Tani Hutan (KTH) RIMBA TANI JAYA di bawah LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mendirikan kantor di dalam wilayah hutan Sosial Desa Muara Dua pada hari Minggu tanggal 13.Juli.2025 berjumlah sekitar 50an anggota bersifat gotong Royong. Kegiatan ini di mulai dari pagi hari sekitar pukul 07.30 masyarakat Desa Muara Dua bergerak dari kampung (Desa) menuju lokasi yang akan di bangun KANTOR LPHD dan Kantor Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA. Sebelum sampai pada lokasi kantor yang akan di bangun para anggota Kelompok Tani RIMBA TANI JAYA menemukan sedikit rintangan yang tidak berarti dari sekelompok Perambahan Hutan ILegaL tersebut berupa yaitu: Kelompok Perambah Hutan Ilegal berusaha mengambat niat LPHD dengan cara membuat portal supaya niat dan tujuan Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA tidak melaksanakan niatnya, tapi D...
Baca selengkapnya

MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN PKH DESA MUARA DUA MASYARAKAT LAKUKAN PENANAMAN POHON HUTAN

Gambar
 Siak Kecil // Radar_Investigasi.com  ,8 Mei 2026 — Masyarakat Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya mencegah semakin meluasnya perambahan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 6 hingga 7 Mei 2026, dengan jumlah sekitar 1.300 batang pohon yang ditanam di beberapa titik kawasan yang dinilai rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan perambahan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, tokoh adat, pemuda Desa Muara Dua Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saat kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya. Penanaman pohon timbul petugas PKH Kab Bengkalis di areal hutan Desa Muara Dua dengan alasan :  1. Patroli hutan 2. Verifikasi pengusulan kelompok tani hutan Desa Bandar Jaya Masyarakat Desa Muara Dua langsung menjumpai rombongan tersebut guna kompl...
Baca selengkapnya

MEDIA RADAR_INVESTIGASI.COM DIBAWAH PT.METRO RADAR KETAREN GRUP. MENDUKUNG KEPUTUSAN M.K

Gambar
Jakarta,Radar_Investigasi.com — Praktik kriminalisasi terhadap wartawan akhirnya dipagari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan yang berpotensi mengguncang pola penanganan sengketa pers, MK menegaskan wartawan tidak dapat langsung diseret ke ranah pidana hanya karena karya jurnalistik yang dipublikasikannya. Penegasan keras itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). Putusan ini merupakan jawaban atas uji materil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dimaknai secara tegas. MK menekankan, sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan adalah jalan terakhir, bukan langkah pertama. Mahkamah menegaskan, setiap sengk...
Baca selengkapnya