PT.ARAH ABADI DIDUGA MENJARAH LAHAN MASYARAKAT DESA LUBUK HUMBUT



Sungai Mandau-Siak RadarKasus news.com
Perusahan berdiri di tengah tengah masyarakat guna menperbaiki perekonomian masyarakat sesuai UNDANG UNDANG PERATURAN MENTRI PERTANIAN No:26/permentan/OT.140/2/2007.
Diduga PT. ARAH ABADI menyerobat lahan milik masyarakat Desa Lubuk Humbut Kec.Sungai Mandau Kab.Siak Prov.Riau, pasalnya beberapa hari yang lalu perwakilan PT.Arah Abadi pernah mendatangi Rumah Toko Masyarakat Desa Lubuk Humbut mendiskusikan lahan 4.6 ha yang berlokasi sepadan dengan kelompok tani. Pak jayau "memintak waktu 3 hari untuk diskusi dengan masyarakat", ternyata belum 3 hari tepatnya hari rabu tanggal 15.maret.2023 alat berat PT.Arah Abadi sudah turun ke lokasi yang sedang sengketa tersebut.

Awak nedia Mendapat informasi Pt.Arah Abadi diduga menyerobot lahan masyarakat langsung terjun kelokasi yang dimaksud. Di temui awak media ini alat berat Pt.Arah Abadi sudah bekerja dikawal lebih dari 20 orang keaman Pt.Arah Abadi memakai baju bertulis scurity dan polisi.

Saat awak media mengkomfirmasi isident ini kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak jayau menuturkan "lahan tersebut sudah dikelolah sejak jaman kekerajaan sampai saat ini dan mengaku mengantongi dokumen dokumen sebelum Pt.Arah Abadi berada di tengah tengah Masyarakat, tahun 1998 dan lahan tersebut sudah diolah oleh masyarakat dari tahun 1990-an".

Saat awak media mengkomfirmasi hal ini dilokasi tersebut kepada perwakilan Pt.Arah Abadi yaitu pak Rifi dan pak iman safihi "mengatakan  lahan ini termaksuk konsensi(wilayah perizinan)Pt.Arah Abadi SK MENTRI". Saat awak media meminta alas hak(Legalitas red) Pt.Arah Abadi, pak iman mengatakan "silahkan menghubungi bagian Legal di kantor Distrik".(Tidak dapat menunjukan kepada awak media red).
Mengangkangi UU No:14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pak Rifi mengatakan "kami sudah ada kesepakatan bersama pak jayau" lalu saat awak media meminta di tunjuki kesepakatan tersebut pak refi tidak bisa menunjukkan hal tersebut. Lalu disambut dengan perkataan pak jayau "kesepakatan mengindari yang tidak di inginkan(Bentrok red) banyak warga yang dirugikan bila hal itu terjadi (Bentrok red)"

Di tambah pak Jayau " kami merasa terjajah,kami pasrah tapi tidak iklas"sambil menangis dalam pertemuan tersebut. Dilanjutkan lagi oleh pak jayau"dapat apa saya dan masyarakat dari Pt.Arah Abadi digaji tidak" (menurut UU PERMENTAN No :26/pernentan/ot.140/2/2007 pasal 11 Ayat 1)

Liputan Team Investigasi

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA PEBGELOLAAN HUTAN DESA(LPHD) MEMBANGUN KANTOR DI WILAYAH HUTAN DESA MUARA DUA DENGAN GOTONG ROYONG ANGGOTA LPHD-MD

Gambar
Radar_Investigasi.com 13.07.2025 //Muara Dua-Siak Kecil-Bengkalis Dengan semangat yang tinggi Kelompok Tani Hutan (KTH) RIMBA TANI JAYA di bawah LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mendirikan kantor di dalam wilayah hutan Sosial Desa Muara Dua pada hari Minggu tanggal 13.Juli.2025 berjumlah sekitar 50an anggota bersifat gotong Royong. Kegiatan ini di mulai dari pagi hari sekitar pukul 07.30 masyarakat Desa Muara Dua bergerak dari kampung (Desa) menuju lokasi yang akan di bangun KANTOR LPHD dan Kantor Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA. Sebelum sampai pada lokasi kantor yang akan di bangun para anggota Kelompok Tani RIMBA TANI JAYA menemukan sedikit rintangan yang tidak berarti dari sekelompok Perambahan Hutan ILegaL tersebut berupa yaitu: Kelompok Perambah Hutan Ilegal berusaha mengambat niat LPHD dengan cara membuat portal supaya niat dan tujuan Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA tidak melaksanakan niatnya, tapi D...
Baca selengkapnya

MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN PKH DESA MUARA DUA MASYARAKAT LAKUKAN PENANAMAN POHON HUTAN

Gambar
 Siak Kecil // Radar_Investigasi.com  ,8 Mei 2026 — Masyarakat Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya mencegah semakin meluasnya perambahan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 6 hingga 7 Mei 2026, dengan jumlah sekitar 1.300 batang pohon yang ditanam di beberapa titik kawasan yang dinilai rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan perambahan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, tokoh adat, pemuda Desa Muara Dua Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saat kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya. Penanaman pohon timbul petugas PKH Kab Bengkalis di areal hutan Desa Muara Dua dengan alasan :  1. Patroli hutan 2. Verifikasi pengusulan kelompok tani hutan Desa Bandar Jaya Masyarakat Desa Muara Dua langsung menjumpai rombongan tersebut guna kompl...
Baca selengkapnya

MEDIA RADAR_INVESTIGASI.COM DIBAWAH PT.METRO RADAR KETAREN GRUP. MENDUKUNG KEPUTUSAN M.K

Gambar
Jakarta,Radar_Investigasi.com — Praktik kriminalisasi terhadap wartawan akhirnya dipagari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan yang berpotensi mengguncang pola penanganan sengketa pers, MK menegaskan wartawan tidak dapat langsung diseret ke ranah pidana hanya karena karya jurnalistik yang dipublikasikannya. Penegasan keras itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). Putusan ini merupakan jawaban atas uji materil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dimaknai secara tegas. MK menekankan, sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan adalah jalan terakhir, bukan langkah pertama. Mahkamah menegaskan, setiap sengk...
Baca selengkapnya