PEMBANGUNAN JEMBATAN UNTUK MEMPERMUDAH AKSES MASYARAKAT.


Talang mandau-Bengkalis // RadarKasus.news.com
pembangunan jembatan yang terletak di jln Proyek km 38 di kebut oleh Desa Tasik Serai Kec.Talang Mandau Kab.Bengkalis karna sangat di butuhkan masyarakat untuk akses jalan selama ini sangat sulit.

Jembatan  ini sangat di butuhkan masyarakat untuk akses mengeluarkan hasil pertanian masyarakat Desa Tasik serai Kec.Talang Mandau Kab.Bengkalis

Pantauan Awak Media RadarKasus.news.com di lokasi jembatan,  anggaran Jembatan ini di jln Proyek km 38 Desa Tasik Serai bersumber dana APBDesa (Bermasa-BKK) Tahun 2022.
Saat awak media mengkomfirmasi hal ini kepada Kepala Desa Tasik Serai  menuturkan kepada awak media " Akan menambah gorong gorong untuk mengoptimalkan jeseimbangan pembuangan air pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.30 wib" 

Ditambah kan kades Tasik Setai " gorong gorong tersebut belum terealisasi karna menunggu cuaca yang baik untuk memungkinkan pengerjaan pembangunan jembatan tersebut"


Liputan :B.Manullang
Editor:Putri

Postingan populer dari blog ini

LEMBAGA PEBGELOLAAN HUTAN DESA(LPHD) MEMBANGUN KANTOR DI WILAYAH HUTAN DESA MUARA DUA DENGAN GOTONG ROYONG ANGGOTA LPHD-MD

Gambar
Radar_Investigasi.com 13.07.2025 //Muara Dua-Siak Kecil-Bengkalis Dengan semangat yang tinggi Kelompok Tani Hutan (KTH) RIMBA TANI JAYA di bawah LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mendirikan kantor di dalam wilayah hutan Sosial Desa Muara Dua pada hari Minggu tanggal 13.Juli.2025 berjumlah sekitar 50an anggota bersifat gotong Royong. Kegiatan ini di mulai dari pagi hari sekitar pukul 07.30 masyarakat Desa Muara Dua bergerak dari kampung (Desa) menuju lokasi yang akan di bangun KANTOR LPHD dan Kantor Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA. Sebelum sampai pada lokasi kantor yang akan di bangun para anggota Kelompok Tani RIMBA TANI JAYA menemukan sedikit rintangan yang tidak berarti dari sekelompok Perambahan Hutan ILegaL tersebut berupa yaitu: Kelompok Perambah Hutan Ilegal berusaha mengambat niat LPHD dengan cara membuat portal supaya niat dan tujuan Kelompok Tani Hutan RIMBA TANI JAYA tidak melaksanakan niatnya, tapi D...
Baca selengkapnya

MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN PKH DESA MUARA DUA MASYARAKAT LAKUKAN PENANAMAN POHON HUTAN

Gambar
 Siak Kecil // Radar_Investigasi.com  ,8 Mei 2026 — Masyarakat Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya mencegah semakin meluasnya perambahan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 6 hingga 7 Mei 2026, dengan jumlah sekitar 1.300 batang pohon yang ditanam di beberapa titik kawasan yang dinilai rawan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan perambahan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, tokoh adat, pemuda Desa Muara Dua Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Saat kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya. Penanaman pohon timbul petugas PKH Kab Bengkalis di areal hutan Desa Muara Dua dengan alasan :  1. Patroli hutan 2. Verifikasi pengusulan kelompok tani hutan Desa Bandar Jaya Masyarakat Desa Muara Dua langsung menjumpai rombongan tersebut guna kompl...
Baca selengkapnya

MEDIA RADAR_INVESTIGASI.COM DIBAWAH PT.METRO RADAR KETAREN GRUP. MENDUKUNG KEPUTUSAN M.K

Gambar
Jakarta,Radar_Investigasi.com — Praktik kriminalisasi terhadap wartawan akhirnya dipagari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan yang berpotensi mengguncang pola penanganan sengketa pers, MK menegaskan wartawan tidak dapat langsung diseret ke ranah pidana hanya karena karya jurnalistik yang dipublikasikannya. Penegasan keras itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026). Putusan ini merupakan jawaban atas uji materil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dimaknai secara tegas. MK menekankan, sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan adalah jalan terakhir, bukan langkah pertama. Mahkamah menegaskan, setiap sengk...
Baca selengkapnya